Kabupaten Gunungkidul adalah kabupaten bagian provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya terkenal dengan citra negatif karena wilayahnya kering dan tandus tetapi kemudian bertranformasi menjadi daerah primadona tujuan wisata. Hal tersebut  melatarbelakangi Pansus II DPRD Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 bertempat di ruang rapat exotic Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pertemuan tersebut Pansus II DPRD Kabupaten Rejang Lebong disambut oleh kepala Bidang Industri & Kelembagaan  Eli Martono, S.IP., M.PP., M.Eng serta Kepala Seksi Industri.Pariwisata Nunuk Maryanti, S.IP, M.Si mewakili Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul. Dalam sambutannnya Bapak Eli Martono menjelaskan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, meliputi:

  1. Citra negatif masa lalu perlahan diubah menjadi citra positif dengan menciptakan peluang dan kepercayaan diri dimasyarakat gunungkidul
  2. Promosi manual kemudian dikembangkan melalui TI dan media sosial
  3. Awalnya masih trend wisata massal ditambah dengan trend wisata alternatif/minat khusus
  4. Pengunjung hanya melihat /membeli, kemudian dilibatkan untuk melakukan sesuatu di obyek wisata

 Sedangkan usaha pengembangan pariwisata itu sendiri adalah:

  1. Standarisasi usaha/sertifikasi
  2. Sertifikasi pelaku usaha
  3. Kepemilikan ijin usaha pariwisata (oss) 141 usaha

 Dilanjutkan diskusi tentang pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa. Sedangkan, mengenai tata cara pemungutan retribusi  yang dilaksanakan di tempat retribusi  oleh petugas dinas atau di tempat lain yang ditunjuk, pelaksanaan pemungutan retribusi sendiri dalam perda dilakukan oleh pihak dinas pariwisata dan pihak desa yang ditunjuk sesuai SK penugasan bupati ke desa.  Prosentase bagi hasilnya diatur didalam SK tersebut dan telah diatur dalam perbup tentang bagi hasil pemungutan retribusi yang besarannya berbeda-beda antara desa yang satu dengan desa lainnya. Terakhir tentang pengelolaan destinasi wisata, jika destinasi tersebut milik pribadi maka akan masuk di usaha pariwisata, jika destinasi milik pemerintah maka akan dikelola oleh pemda dalam hal ini dinas pariwisata, dan jika destinasi tersebut berada di lahan kehutanan maka akan dilakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil sesuai peraturan yang ada.

 



12-07-2019 Dibaca 232 Kali