Kabupaten Garut dan Kabupaten Gunungkidul memiliki wisata alam atau pantai yang hampir sama. Kabupaten Garut sering disebut surga tanah priangan dimana keindahan alam priangan berpadupadan dengan kekayaan produk budaya masyarakat dengan garis pantai juga melengkapi rangkaian pegununungannya yang tak jauh beda dengan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki destinasi wisata yang tak kalah menarik dengan dukungan produk hukum yang telah ada. Hal tersebut yang melatarbelakangi kunjungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan study komparatif terkait penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Garut tahun 2019-2024 pada hari Rabu, 26/06/2019 bertempat di ruang rapat Geopark Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata bapak Supartono, ST, Kasubbag Perencanaan Bapak Supriyanta, S.Sos, MM dan Kasubbag Umum bapak Wakijan, SE. Diawali dengan penyampaian permasalahan yang ada untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, diantaranya :

  1. Keterbatasan SDM (sulitnya mengubah mindset petani ke jasa)
  2. Sarana prasarana yang kurang
  3. Legalitas usaha
  4. Konflik pengelolaan destinasi
  5. Konsepsi pemberdayaan masyarakat dan desa
  6. Kesesuaian dokumen perencanaan
  7. Terlampaunya daya dukung dan daya tampung

Dilanjutkan tanya jawab terkait teknis pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan perda yang ada, yaitu:

  1. Pantai-pantai di Kabupaten Gunungkidul dikelola bersama yaitu antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, pihak Desa dengan surat keputusan bupati untuk melakukan pemungutan retribusi di kawasan pantai dan juga kelompok sadar wisata yang berada di obyek wisata.
  2. Tata cara pemungutan reribusi dilaksanakan 24 jam dengan pembagian pukul 08.00 wib- 16.00 wib dilakukan oleh aparatur Dinas pariwisata dan pukul 16.00 wib- 08.00 wib pihak desa yang mendapat surat keputusan bupati
  3. Dalam penetapan tarif destinasi baru disesuaikan dengan perda awal dan dilakukan penambahan dengan sebelumnya mengundang pokdarwis di destinasi tersebut untuk mengusulkan agar destinasi ditambahkan di perda, kalau sudah setuju Pemerintah Daerah melakukan perbaikan Perda.


28-06-2019 Dibaca 111 Kali